Sistem pergaulan dalam Islam

Judul: Sistem Pergaulan dalam Islam Pengarang: Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani
Penerbit: Pustaka Thariqul Izzah, Cetakan I, Februari 2001 Jumlah Halaman:
262 Halaman

Tidak mudah untuk membahas relasi gender menurut sudut pandang Islam.
Penyebabnya, hubungan pria-wanita dalam konteks kekinian telah memposisikan
Islam sebagai salah satu unsur penghambat proses pemberdayaan kaum wanita.
Bahkan, secara ekstrem, Islam dianggap telah memberikan semacam legitimasi
bagi dominasi pria atas kaum Hawa. Misalnya, mulai dari adanya perbedaan
porsi harta waris antara pria dengan wanita, larangan bagi kaum wanita untuk
terlibat secara aktif dalam dunia politik—semacam penolakan terhadap
Megawati untuk menjadi presiden pada pemilu dua tahun lalu, atau poligami
yang dianggap sebagai pelecehan terhadap harkat derajat kaum Hawa, hingga
masalah larangan wanita menjadi imam shalat bagi kaum pria.

Lantas, muncullah upaya reinterpretasi ajaran-ajaran Islam atau rekonstruksi
atas pemahaman Islam. Upaya ini dilakukan dengan semangat feminisme demi
mewujudkan pemberdayaan kaum wanita sekaligus melepaskan mereka dari
“sangkar madu” kaum Adam. Rekonstruksi ini dilakukan karena adanya
kepercayaan bahwa karya-karya Islam klasik tidak lepas dari muatan
maskulinitas para pengarangnya. Dengan kata lain, mereka bermaksud
mengatakan bahwa, para ulama kaum Muslim terdahulu telah melakukan
“ketidakadilan” gender. Oleh karena itu, adanya proses reinterpretasi dan
rekonstruksi pemahaman Islam yang akan memberikan “pencerahan” bagi relasi
pria-wanita adalah suatu keniscayaan.

Bila ditelusuri lebih jauh, sinisme ala kaum feminis terhadap Islam ini
sebagian merupakan pandangan stereotipe khas Barat yang senantiasa penuh
dengan semangat liberalisme dan anti Islam, seperti: kritik atas lembaga
pernikahan, kewajiban pengurusan anak, poligami, hingga hak-hak politik
wanita. Sementara itu, sebagian sinisme yang lain bersumber dari fakta
kesalahan penerapan sistem sosial Islam yang mereka dapatkan di sejumlah
negeri-negeri Islam yang diwujudkan melalui sejumlah aturan ketat bagi
wanita, seperti: larangan menuntut ilmu, larangan terlibat dalam dunia
politik, dan larangan terlibat dalam berbagai interaksi di tempat umum
bersama kaum pria. Ironisnya, tanpa melakukan kajian yang komprehensif
terhadap realitas kesalahan tersebut, palu vonis buruk terhadap Islam telah
diketukkan.

Secara substansial, buku Sistem Pergaulan Dalam Islam ini memang tidak
dihadirkan untuk menjawab gugatan para feminis tersebut. Buku ini lebih
ditujukan untuk mendeskripsikan pandangan dan aturan Islam mengenai relasi
dan interaksi mahluk bernama pria dan wanita. Secara tidak langsung, buku
ini hendak menunjukkan bahwa realitas interaksi dan relasi pria-wanita saat
ini telah mengalami deviasi yang sedemikian jauh dari syariat Islam.

Dalam relasi pria-wanita, sebagian kaum Muslim bersikap amat permissive.
Mereka membiarkan terjadinya interaksi pria dan wanita di luar batas,
seperti: berkumpul tanpa menutup aurat, berkhalwat, bepergian tanpa mahram,
dan lain sebagainya. Mereka inilah yang membebek pada semangat liberalisme
Barat.

Sementara itu, pada kutub lain yang ekstrem, sebagian kaum Muslim justru
mengalienasikan kaum wanita dari sektor publik dan membatasinya hanya pada
kehidupan domestik. Mereka melarang secara mutlak wanita untuk berinteraksi
dengan kaum pria, menyuruh mereka berbicara dari balik tabir—bahkan
menganggap suara wanita adalah aurat, mencegah wanita aktif dalam dunia
politik, dan melarang wanita terlibat secara intens di sektor publik
sebagaimana halnya kaum pria.

Karena itulah, sebelum memperbin-cangkan relasi pria dan wanita, terlebih
dulu harus dilakukan pembedaan antara sistem pergaulan pria-wanita
(an-nizhâm al-ijtimâ’î) dengan sistem sosial (anzhimah al-mujtama’).
Aktivitas perekonomian, politik, dan peradilan adalah bagian dari anzhimah
al-mujtama’; sedangkan an-nizhâm al-ijtimâ’î secara lebih spesifik membahas
interaksi pria dengan wanita.

Sebagaimana diketahui, interaksi pria dan wanita sebagai mahluk yang
memiliki naluri seksual (gharîzah an-nau’, instink of race) membutuhkan
aturan tersendiri. Interaksi antar dua jenis kelamin ini, dengan posisi
mereka sebagai pria dan wanita, memerlukan pengaturan khusus ketimbang
interaksi pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Alasannya, secara
manusiawi, interaksi keduanya berpotensi memunculkan berbagai problem;
berlainan dengan interaksi internal pria dengan pria atau wanita dengan
wanita yang tidak memunculkan banyak persoalan. Karena itulah, adanya
pemahaman yang benar tentang aturan pergaulan (an-nizhâm al-ijtimâ’î)
menjadi suatu kemestian. Kesalahan memandang persoalan relasi pria dan
wanita bisa berdampak pada kesalahan pengaturan hubungan keduanya, misalnya,
memunculkan proses liberalisasi interaksi antar keduanya atau malah isolasi
wanita dari dunia luar.

Terhadap pria dan wanita, Islam bersikap demikian egaliter. Islam secara
tegas menolak hierarki berdasarkan gender di tengah-tengah masyarakat. Pria
bukanlah warga kelas satu dan wanita bukanlah warga kelas dua. Pola hubungan
pria-wanita dalam Islam adalah berdasarkan kemitraan dalam ketakwaan dan
kebajikan, bukan relasi majikan dengan bawahan. Sebab, secara fitri,
manusia, baik pria maupun wanita, diberi potensi kehidupan yang sama oleh
Allah Swt. Kebutuhan jasmani, naluri, dan akal keduanya adalah setara. Di
depan hukum syariat, kedudukan pria dan wanita adalah juga setara. Mereka
adalah mukallaf yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan syariat Allah
Swt. Dalam berbagai nash, seruan kepada wanita sama dengan seruan yang
ditujukan kepada pria, baik dengan sebutan “manusia” atau “orang-orang yang
beriman”.

Meski kesetaraan pria dan wanita adalah hal yang hakiki, tetapi tetap tidak
bisa dipungkiri adanya realitas perbedaan biologis dan karakter di antara
mereka berdua. Perbedaan itulah yang kemudian akan membedakan peran mereka
dalam kehidupan publik dan domestik. Ketidaksamaan itu tidaklah datang dari
suatu budaya atau tatanilai tertentu, tetapi justru merupakan bagian yang
secara inheren telah melekat pada mereka sebagai bagian dari proses
penciptaan. Dengan demikian, adanya sejumlah hukum syariat yang secara
khusus ditujukan kepada kaum wanita ataupun pria adalah suatu kemestian;
baik hukum-hukum yang menyangkut sektor domestik seperti yang tertuang dalam
al-ahwâl asy-syakhsiyyah atau juga yang menyangkut sektor publik semisal
peran mereka di dunia politik atau muamalat lainnya.

Sistem pergaulan antara pria dengan wanita hadir tatkala interaksi keduanya
telah menjadi relasi khusus sebagai seorang “lelaki” dan “perempuan”. Hal
ini karena, pada kenyataannya, naluri seksual untuk melestarikan keturunan
(gharîzah an-nau’) yang ada pada keduanya membutuhkan pemenuhan.
Satu-satunya cara pemenuhan yang sesuai dengan fitrah manusia adalah dengan
adanya interaksi khusus antara pria dengan wanita. Pada tataran inilah
berlaku sejumlah hukum syariat yang mengatur relasi dan interaksi keduanya
demi menjaga martabat dan kesucian keduanya sebagai mahluk ciptaan Allah
Swt. Adanya kewajiban menutup aurat bagi keduanya, larangan berkhalwat,
hingga ketentuan untuk menjadikan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya
institusi yang sah bagi pria dan wanita untuk mendapatkan keturunan adalah
bagian dari pembahasan an-nizhâm al-ijtimâ’î.

Salah satu bentuk relasi dan interaksi pria dan wanita dalam Islam adalah
dibangunnya institusi keluarga melalui jalur pernikahan. Berbeda dengan
pandangan ideologi lain yang memandang pernikahan adalah salah satu cara
untuk mendapatkan kepuasan jasadiah, dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan
utama, yakni melanjutkan keturunan bagi manusia. Kepuasan seksual yang
diperoleh manusia dari adanya pernikahan itu sendiri adalah suatu hal yang
alami akan terjadi. Selain tujuan tadi, pernikahan juga menjadi satu lembaga
yang sakral untuk menjaga kesucian pria dan wanita. Hubungan selain
pernikahan, semisal samen laven atau living together—hidup bersama tanpa
ikatan pernikahan—adalah suatu bentuk relasi ilegal dalam pandangan hukum
syariat. Untuk itulah, Islam memberikan berbagai kemudahan dalam pernikahan,
meluruskan pandangan tentang kufu’ (kesedarajatan antara pria dan wanita),
serta mendorong para pemuda yang telah mampu untuk bersegera menikah sebagai
cara untuk menjaga diri dan mendapatkan keturunan.

Hubungan pria dan wanita pada institusi pernikahan sendiri lebih dari
sekadar hubungan kemitraan. Dalam pandangan Islam, seorang istri adalah
sahabat (shâhibah) suami dalam keluarga. Secara bersama, dengan jalinan
ikatan pernikahan, mereka wajib membangun keluarga dengan peran dan tanggung
jawab yang telah ditentukan oleh syariat. Seorang suami berperan sebagai
kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara wanita adalah seorang ibu dan
‘manajer’ rumah tangga mereka. Pada wanita, juga ada hak penyusuan dan
pengasuhan anak. Berbagai nash dikemukakan oleh Syaikh Taqiyuddin yang
menunjukkan bahwa kaum ibu memiliki hak pemeliharaan bagi anak-anak mereka
yang masih kecil.

Salah satu bagian dari hukum pernikahan yang sering dijadikan sasaran tembak
kalangan penentang Islam, terutama para penganut ide-ide feminis, adalah
keabsahan poligami dalam Islam. Akibat gencarnya serangan Barat terhadap
hukum poligami, timbullah keguncangan di kalangan Muslimah. Tidak sedikit di
antara Muslimah yang secara mentah-mentah menolak aturan syariat yang satu
ini. Sikap penolakan terhadap poligami ini juga merembes ke berbagai lapisan
kaum Muslimah, mulai yang awam hingga kalangan terpelajar dan bahkan mereka
yang berpengetahuan Islam. Untuk itu, secara argumentatif dan meyakinkan,
Syaikh Taqiyuddin menjelaskan kebolehan poligami secara mutlak tanpa syarat
apa pun. Memang, ada kalangan yang mengemukakan berbagai aspek kemaslahatan
(implikasi positif) dari adanya kebolehan poligami ini yang tidak hanya
berdampak kepada kaum pria saja, tetapi juga terhadap kaum wanita. Misalnya,
mereka menghubungkannya dengan adanya ketidakseimbangan rasio perbandingan
penduduk pria dan wanita yang merupakan satu excused ketidakmungkinan
dipertahankannya monogami. Bila poligami tidak dilakukan, peluang terjadinya
kerusakan moral akibat sebagian wanita tidak mengecap nikmatnya pernikahan
akan semakin menjadi. Namun demikian, menurut An-Nabhani, poligami, terlepas
dari adanya implikasi positif ataukah tidak, tetap mutlak dibolehkan secara
syar’î.

Untuk melengkapi pembahasan pernikahan, pada buku ini pun dipaparkan
berbagai kisah pernikahan Rasulullah saw. dengan istri-istri beliau. Dari
perjalanan pernikahan beliau, sesungguhnya akan didapatkan gambaran yang
jauh dari gambaran yang ditudingkan kaum orientalis. Pernikahan Nabi saw.
dengan lebih dari empat orang istri—sebagai suatu kekhususan bagi
beliau—adalah dilandaskan pada kasih sayang, pemeliharaan terhadap kaum
wanita dan anak-anak, bahkan juga sarat dengan muatan dakwah.

Secara umum, meski buku ini sarat dengan berbagai pembahasan fiqhiyyah yang
subur dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi Syaikh
Taqiyuddin an-Nabhani tidak terjebak pada perdebatan yang melelahkan. Cucu
dari ulama terkemuka Yusuf an-Nabhani ini lebih menonjolkan sisi ideologis
dari kehidupan pria dan wanita dalam Islam ketimbang mengedepankan kritik
dan studi banding terhadap berbagai mazhab fikih. Pada kondisi sekarang, di
saat pemahaman Islam telah mengalami reduksi yang demikian hebat, yakni
menjadi sebatas kajian ilmiah di majelis-majelis taklim, langkah ideologis
yang dilakukan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadi sangat diperlukan.

Sumber : Jurnal Politik dan Dakwah al-wa’ie No.07 Tahun I, 1 – 31 Maret 2001
(http://www.al-islam.or.id/alwaie/resensi.htm)

Responses

  1. Hi, you post interesting content on your page, you can get much more visitors, just type in google for
    – augo’s tube traffic


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: